Jakarta (Globalasia 48 co.id) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan wajib pajak bahwa melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tetap wajib dilakukan meski ada fitur prepopulated atau isi otomatis.
“Bukti potong atau pungut yang diterbitkan oleh pemotong/pemungut dapat dimanfaatkan langsung pada pengisian SPT Tahunan PPh melalui prefill secara otomatis tidak meniadakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti di Jakarta, Senin (18/11/2024)..
Dia menjelaskan prepopulated adalah merupakan metode pengisian dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan, di mana data pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga (pemungut pajak) secara otomatis tersaji dalam konsep SPT Tahunan wajib pajak yang diisi secara elektronik (e-filing).
Berdasarkan data yang telah tersaji tersebut, wajib pajak cukup mengonfirmasi kebenarannya. Dengan demikian, pengisian SPT Tahunan bisa dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat. Prepulated terah diterapkan sejak beberapa tahun lalu, namun cakupannya baru terbatas pada bukti potong 1721 A1 dan 1721 A2.
Kedepan lingkup bukti potong yang prepopulated akan di perluas ke jenis pajak lain. Perluas ini disebut akan makin memudahkan pengisian SPT Tahunan. Kewajiban pelapor SPT Tahunan didasarkan pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 3 Ayat (1). Kewajiban tersebut didasarkan pada pemenuhan syarat subyektif dan objektip.
Syarat subyektif yang dimaksud yaitu apa bila telah mencapai usia dewasa. Sedangkan syarat objektif yakni apa bila sudah memiliki penghasilan, sesuai peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.
Namun, pemerintah menetapkan wajib pajak yang penghasilan netto setahunya kurang dari penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yakni Rp 600 juta atau Rp 5,4 juta perbulan, tida perlu melapor SPT tahunan, dikutip dari Antara.
Tujuan pengaturan mengenai pengecualian ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang berpenghasilan netto setahunya kurang dari PTKP, kesederhanaan tata kelola administrasi pajak dan kepastian hukum bagi wajib pajak. GA/Antara
