Jakarta (Globalasia 48 co.id) – DPRD DKI mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk segera mengisi kekosongan jabatan fungsional dan struktural pada sejumlah pos strategis di lingkungan pemerintah daerah itu, agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih optimal.
“Kami meminta Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera menunjuk pejabat definitif untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut,” kata anggota DPRD DKI Neneng Hasanah di Jakarta, Jum’at (3/5/2024).
Neneng membacakan dokumen rekomendasi yang diharapkan bisa menjadi evaluasi dalam rapat paripurna dan hasil pembahasan komisi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2023.
Menurutnya sejauh ini masih banyak jabatan struktural dan fungsional di Pemprov DKI Jakarta diisi rangkap jabatan atau Pelaksana tugas (Plt).
Dirinya mengharapkan, jika ada percepatan penempatan pejabat definitif itu maka ada optimalisasi pelayanan kepada warga.
Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua, ia meminta BKD untuk bisa menindaklanjuti usulan tersebut.
“Ini tak sehat, Jakarta dengan jumlah penduduk yang 12 juta ingin diwakili ASN yang bisa mengayomi mereka, maka saya berharap BKD memberi penjelasan soal ini kepada masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan Pemprov DKI Jakarta menargetkan sejumlah jabatan kosong yang saat ini masih dipegang pelaksana tugas (Plt) sejak Maret 2023 bisa terisi pada Agustus 2023.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta BKD DKI untuk segera mengisi semua jabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Ada pun sepuluh jabatan eselon II yang kosong dan dilelang antara lain Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah, Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan Kepala Dinas Bina Marga.
Lalu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur. GA/Antara
