Lampung Utara (Globalasia 48 co.id)– Ratusan masa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM), Cabang Kotabumi, Lampung Utara mengelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Daerah (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), setempat, Senin (29/6/2026).
Mereka menuntut lima isu nasional dan sembilan isu daerah antara lain mengenai segara perbaikan nilai tukar rupiah; turunkan harga poko dan BBM subsidi secara merata; hentikan militerisasi diranah sipil dan cabut UU Polri serta hentikan gelombang PHK masal.
Selian itu, tuntutan daerah mengenai mendesak Pemkab dapat menurunkan dan menstabilkan bahan pokok; memberantas pejabat yang inkompeten; melakukan evaluasi total terhadap kebijakan Pemkab yang bermasalah dan lakukan mempercepat pengerasan kemiskinan eksistensi serta melakukan solusi penurunan angka putus sekolah berikut mempercepat perbaikan infrastruktur daerah.
Sedangkan tuntutan daerah lainya antara lain meminta aktif dalam pelaksanaan program strategis nasional tingkat daerah; melakukan reformasi birokrasi dan transformasi digital serta menolak pinjaman Pemkab sebesar Rp 150 Milyar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan alasan utang.
Dalam unjuk rasa itu, masa yang diperkirakan sebanyak 230 mahasiswa tersebut secara bergantian para korlap melakukan orasi di Kantor Pemkab dan DPRD itu, mereka juga mendesak dan mempertanyakan kinerja birokrasi yang lamban dan transparansi anggaran.
Para mahasiswa juga mempertanyakan terkait kegagalan pemenuhan hak dasar masyarakat yang dijanjikan. “Kami datang untuk mengingatkan bahwa kursi yang kalian duduki bukan warisan nenek moyang,”katanya.
Aksi unjuk rasa pada saat itu, melakukan aksi sempat terjadi aksi saling dorong, namun situasi tetap terkendali dan berjalan lancar.
Sementara itu, tampak terlihat aparat kepolisian dari Polres Lampung Utara di terjunkan untuk melakukan pengaman saat berlangsungnya aksi unjuk rasa.
Menurut Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan diwakili Kasi Humas Iptu Herawati, membenarkan aksi unjuk rasa mahasiswa sempat terjadi aksi saling dorong ketika massa berupaya memasuki gedung DPRD, di karena belum adanya perwakilan dewan yang menemui peserta aksi.
“Namun situasi dapat segera dikendalikan oleh petugas, sehingga dialog antara perwakilan mahasiswa dan anggota DPRD dapat terlaksana dengan baik,”katanya.
Ia juga menjelaskan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan pengamanan secara profesional, humanis, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pengamanan dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan pendapat di muka umum secara aman, tertib, dan sesuai peraturan perundang – undangan,”ujarnya. .
Kami juga mengapresiasi seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib serta berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif. (GA/HAR)
Editor: Satriaji
