Bandar Lampung (Globalasia 48 co.id) – Polda Lampung mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung untuk meminimalisir praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Provinsi Lampung Tahun 2024.
“Saya mengapresiasi pihak Bawaslu serta pihak-pihak terkait dalam meminimalisir praktik politik uang dalam pemilihan mendatang,” kata Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika saat di minta keterangan, Minggu (10/11/2024).
Dia menjelaskan bahwa pihak Bawaslu Provinsi Lampung dan 15 Bawaslu Kabupaten/Kota se – Lampung, diketahui gencar melakukan sosialisasi bahaya politik uang melalui alat peraga sosialisasi (APS).
Seperti yang telah dilakukan mulai dari tayangan di videotron, baju kaus, stiker, spanduk, baliho, banner, poster, selebaran, brosur, dan media lainnya.
“Ratusan ribu APS antipolitik uang disebar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan mendorong partisipasi dalam pemilu yang bersih,”ujarnya.
Bawaslu Lampung juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif melalui pendidikan politik lewat program Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campuss.
Selain itu, Bawaslu juga telah membentuk kampung pengawasan partisipatif, kampung anti politik uang, dan Posko Aduan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan di masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara.
Menurutnya, perang melawan politik uang membutuhkan sinergitas dan kolaborasi untuk memastikan pemilihan berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia.
“Polda Lampung menyambut baik upaya pihak Bawaslu, dan kami juga akan melakukan konsolidasi untuk mensosialisasikan bahaya politik uang dengan memasang banner imbauan dan sanksi bagi pelaku politik uang,” ujar Helmy.
Sosialisasi bahaya politik uang ini tidak hanya menyasar masyarakat pemilih, tapi juga peserta pilkada, mulai dari partai politik, pasangan calon, simpatisan, dan tim pendukung.
Ia mengingatkan setiap pelanggaran dalam pemilihan, khususnya politik uang, akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan oleh Bawaslu bersama aparat penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan, yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
“Setiap orang yang melakukan politik uang akan diproses dan ditindak tegas atas pelaporan dari Sentra Gakkumdu yang diperkuat oleh Bawaslu,” terang Helmy. GA/HAR
Editor: Satriaji
