Jakarta (Globalasia 48 co.id) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri gelar acara Tanwir I Aisyiyah di Hotel Tavia Heritage Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025). Kapolri menekankan mengenai komitmennya untuk terus mengawal isu perempuan.
Hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Mendikdasmen yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Umum PP Aisyiyah Salmah Orbayinah beserta seluruh pengurus PP Muhammadiyah dan PP Aisyiyah.
Turut mendampingi Kapolri dalam acara itu Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, Astamaops Polri Komjen Verdianto Iskandar Bitticaca, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Kapusdokkes Polri Irjen dr Asep Hendradiana, Waka Baintelkam Polri Irjen Yuda Gustawan hingga Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Brigjen Nurul Azizah.
Dalam acara itu, Kapolri menandatangani MoU terkait Perlindungan Perempuan dan Anak bersama Ketua Umum PP Aisyiyah. Kapolri merasa terhormat bisa menghadiri acara Tanwir Aisyiyah.
“Suatu penghormatan bagi kami diberikan kesempatan untuk berbicara sekaligus tadi kita membuat MoU,” kata Kapolri mengawali sambutannya.
Setelah itu, Kapolri berbicara mengenai kesetaraan gender di Indonesia. Dia memastikan isu tersebut terus digelorakan dan dikawal bersama.
“Tentunya kalau bicara masyarakat yang berkeadilan tidak lepas dari kita bicara tentang kesetaraan baik dalam hak,
kesetaraan dalam kesempatan dan kesetaraan bagi kaum wanita khususnya. Dan tentunya salah satu isu yang menjadi perhatian bersama dan saat ini terus kita kawal dan kita gelorakan bersama adalah terkait dengan masalah kesetaraan gender,” katanya.
Kapolri menyampaikan kesetaraan gender ini telah menjadi isu global dan sudah diperjuangkan sejak lama. Kapolri lalu menceritakan perjuangan di beberapa negara sehingga akhirnya disepakati Hari Perempuan Internasional setiap 8 Maret.
Perjuangan mengenai kesetaraan gender juga sudah lama dilakukan di Indonesia. Kapolri menyebut beberapa nama seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, RA Kartini, hingga Nyai Ahmad Dahlan.
“Dan tentunya Aisyiyah masuk di dalamnya karena pada tahun 1917, waktu yang juga hampir sama dengan pergerakannya yang terjadi di negara-negara maju saat itu, Aisyiyah saat itu berdiri untuk kemudian bergerak memperjuangkan eksistensi perempuan khususnya dalam bidang politik pendidikan ekonomi dan sosial,” ujar Listyo Sigit.
Kapolri mengatakan perjuangan para perempuan itu juga dilanjutkan sampai hari ini. Dia lalu menjelaskan soal adanya beberapa menteri perempuan di kabinet hingga Indonesia yang pernah dipimpin oleh presiden perempuan.
“Dan ini tentunya menunjukkan keberpihakan negara, keberpihakan pemerintah terhadap perempuan bahkan kita juga pernah memiliki presiden kelima Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya.
Dalam.kesrmpatan itu, juga Kapolri menyampaikan pihaknya terus memberikan ruang seluas-seluasnya bagi Polwan untuk berkarier di lingkungan Polri. Semua orang diberikan kesempatan yang sama.
“Kami telah menerbitkan Perkap Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarustamaan Gender di Lingkungan Polri. Kami memberikan ruang seluas-luasnya untuk wanita ataupun Polwan berkarier baik di bidang operasional maupun staf. Kami mencoba untuk terus mendorong wanita agar diberikan ruang yang sama,” katanya.
Kapolri mengatakan saat ini ada enam Polwan yang berpangkat Brigjen, bahkan dulu pernah ada Polwan yang menjadi Kapolda. Kapolri terus mendorong para Polwan mempersiapkan diri untuk berkarier ke tingkat tertinggi.
“Kami terus dorong untuk rekan-rekan Polwan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan harapan kita di institusi yang dikenal penuh dengan risiko, jadi salah satu yang memiliki tugas yang memiliki risiko tinggi,” ujar Kapolri.
“Ini ke depan kalau memang kader-kadernya sudah dipersiapkan dengan baik harapan kita Indonesia juga memiliki Kapolri wanita. Jadi tentu itu harus dipersiapkan bahwa saya melihat tanda-tanda itu dari penugasan para Polwan di tingkat internasional kemudian di tugas-tugas risiko tinggi seperti di Densus, di Brimob kemudian melaksanakan tugas-tugas penjaga perdamaian ternyata polwan bisa,” sambung Kapolri.
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menjelaskan mengenai pembentukan direktorat baru yaitu Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) setelah diterbitkannya Perpres pada 2024.
“Beberapa waktu yang lalu telah ditandatangani Perpres RI nomor 20 tahun 2024 di mana kami mencoba untuk mengoptimalkan dan meningkatkan, mengembangkan satu direktorat khusus, namanya direktorat perempuan dan anak yang awalnya hanya selevel subdit di Bareskrim saat ini kami kembangkan menjadi direktorat,” terangnya.
Kapolri kemudian memperkenalkan Brigjen Nurul Azizah selaku Dirtipid PPA-PPO Bareskrim. Dia berharap pembentukan direktorat baru itu dapat memaksimalkan penanganan isu perempuan dan anak.
“Apapun kita paham bahwa terkait dengan penanganan khusus terkait perempuan dan anak ini tidak bisa sembarang dilakukan oleh Polki karena memang ada hal-hal yang harus dijaga dan ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan,” ujar Kapolri kembali. (GA/HAR)
Editor : Satriaji
