 |
| Poto Asrul Sani/Detik News |
Jakarta (Globalasia 48 co.id)- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani merespons hasil survei LSI yang menyatakan publik lebih percaya Menko Polhukam Mahfud Md, dari pada DPR soal transaksi mencurigakan Rp 300 triliun.
Arsul menganggap hal itu hal yang lumrah.
“Ya buat saya begini aja, kalau satu survei menempatkan DPR itu justru pada posisi yang tinggi, itu yang luar biasa. Tapi kalau survei itu menempatkan DPR itu pada posisi yang rendah, itu kan hal yang biasa,” kata Arsul Sani kepada wartawan di Kompleks Senayan, Senin (10/4/2023).
Arsul mengatakan wajar saja DPR mendapat posisi rendah terkait hal ini. Sebab, katanya, DPR merupakan lembaga yang sangat majemuk, tak seperti TNI atau Polri.
“Kita mesti membaca DPR itu sebagai suatu lembaga yang begitu majemuk, karena apa? Karena ada 580 kepala, 9 fraksi dari berbagai daerah dan di DPR itu boleh dibilang tidak berlaku sistem komando sebagaimana misalnya di TNI, di Polri, di kejaksaan gitu ya,” tutur Arsul.
“Itu hal yang biasa di mana-mana juga parlemen ya begitu, mana ada parlemen yang lebih tinggi misalnya dibandingkan dengan lembaga-lembaga tertentu di negara demokrasi manapun. Jadi kalau buat kami yang di DPR, ya itu hadapi dengan senyuman,” imbuhnya.
Saat ditanyakan terkait adanya aspek yang perlu diperbaiki oleh DPR, Arsul mengatakan pemerintah juga perlu memperbaiki koordinasi antarorganisasinya.
“Kalau soal diperbaiki, itu apalagi DPR. Pemerintah saja itu masih perlu banyak diperbaiki, ya kan? Supaya kordinasinya jalan, tidak sahut-sahutan antara menteri yang satu dengan yang lain. Pemerintah kan seperti yang saya bilang, harus satu fraksi, fraksinya pak Jokowi-Ma’ruf Amin,” ungkap Arsul, berita dikutip, Detik News.
“Kalau di DPR, sahut-sahutan ya biasa. Misalnya, RUU perampasan aset berpendapat bahwa itu mesti mendapat persetujuan ketum partai, ada juga termasuk yang seperti saya, kalau susah-susah silakan kalo mau pake perppu kan memang kita punya keleluasaan untuk berekspresi sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei kepercayaan publik usai menonton rapat Menko Polhukam Mahfud Md dengan DPR yang membahas transaksi mencurigakan Rp 300 triliun. Hasilnya, mayoritas masyarakat lebih percaya dengan pemaparan Mahfud dibanding DPR.
Survei terbaru LSI itu dilakukan pada periode 31 Maret-4 April 2023 dengan total 1.229 responden. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
Tenik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara melalui telepon. Margin of error survei ini sekitar ±2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Responden mulanya diberi pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu mengikuti rapat antara Menko Polhukam Mahfud Md dengan Komisi III DPR 29 Maret kemarin. Tim GA/Detik News
