Bandar Lampung (Globalasia 48 co.id)- Konflik Pengelolaan Lahan Perkebunan sawit yang terjadi di Tiga Desa Daerah Lampung Tengah Terjadi Sejak Tahun 2014 lalu.
Sementara pihak Perusahaan mengklaim dari 955 hektare lahan yang HGU-nya atas nama PT Bumi Sentosa Abadi (PT BSA) hanya 60 hektare dapat dikuasai.
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Lampung Komisaris Besar (Kombes) Umi Fadillah, memaparkan latar belakang masalah konflik pengelolaan lahan tersebut telah berlangsung sejak lama.
“Ada beberapa hal yang perlu diketahui dari akar masalahnya sehingga terjadi konflik,” kata Umi, Senin (2/10/2023).
Awalnya lahan di tiga desa yakni Kampung Negara Aji Tua, Kampung Bumi Aji, dan Kampung Negara Aji Baru, itu disewa oleh PT Chandra Bumi Kota pada tahun 1968 selama 25 tahun hingga tahun 1993.
“Pada tahun 1981 terbit HGU (hak guna usaha) atas nama PT Chandra Bumi Kota selama 25 tahun dari tahun 1981 – 2006 di lahan seluas 807 hektare,” terang Umi.
Namun pada Tahun 1990 HGU atas nama PT Chandra Bumi Kota, dibeli oleh PT BSA, berikut dengan asetnya berupa lahan singkong dan tebu.
Kemudian pada tahun 2004 PT BSA membeli lahan di Kampung Bumi Aji dan Negara Aji Tua seluas 144,87 hektare yang lalu diajukan HGU pada tahun 2005 selama 35 tahun mulai 2005 – 2040.
“Pada tahun 2015, muncul beberapa kelompok warga yang menduduki lahan dan mengajukan gugatan,” tambah dia.
Gugatan warga tersebut ditolak oleh PN Gunung Sugih dengan putusan Nomor 27/PDT.G/2014 PN.GNS.
Masyarakat kemudian melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Tanjung Karang pada tahun 2016.
Namun, upaya banding tersebut juga ditolak dengan putusan Nomor. 35/PDT/2016/PT TJK, pada Oktober 2016 dengan bunyi amar putusan gugatan banding tidak diterima (niet onvankeluk verklaard/NO).
Masyarakat lalu melakukan upaya hukum lebih lanjut dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2017.
Di tingkat kasasi ini, memori kasasi nomor 2012K/PDT/2017 tersebut menghasilkan putusan berupa, pertama menolak permohonan kasasi dan kedua menghukum pemohon kasasi membayar perkara sebesar Rp 500.000.
Diberitakan sebelumnya, ratusan petani dari tiga kampung di Lampung Tengah berunjuk rasa di komplek DPRD Lampung.
Masa petani memprotes pengelolaan lahan pertanian mereka oleh PT Bumi Sentosa Abadi (PT BSA).
Pantauan di lokasi, Senin (2/10/2023) siang, massa berkumpul sambil melakukan orasi terkait pengelolaan lahan tersebut.
Massa yang didominasi oleh kaum ibu dan mahasiswa itu memprotes tindakan PT BSA yang dituduh mengambil alih lahan masyarakat. GA/HAR
