Jakarta (Globalasia 48 co.id) – Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah bukanlah prestasi, melainkan harus menjadi kewajiban.
“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bukanlah sebuah prestasi. Namun adalah suatu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN. Kewajiban para menteri, dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab,” ujar Jokowi Widodo dalam sambutannya ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023).
Presiden Jokowi dalam kesempatan itu, juga menerima opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022, yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun.
Presiden juga mengatakan bahwa uang rakyat dalam APBN dan APBD, harus dipergunakan dengan penuh tanggung jawab.
Manfaat dari realisasi program APBN dan APBD, lanjutnya, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Namun, dia juga mengingatkan agar jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus tertib administrasi dalam mengelola keuangan negara.
“Tertib administrasi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat,” terangnya.
Presiden juga memerintahkan agar uang rakyat tidak untuk membiayai birokrasi atau proses, tetapi untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Oleh karena itu, dia meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja.
“Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Sekali lagi bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi, karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi,” terang dia kembali, sesuai berita dikutip dari Antara.
Presiden Jokowi meminta kepada BPK agar mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan. Hal itu agar penggunaan APBN dan APBD dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkokoh stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. GA/Antara
