 |
| Pemred Warta Sidik bersama jajaranya dan kuasa hukum usai melaporkan oknum advokat diduga bodong ke Polres Tangerang Kota. Dok/GA |
Jakarta (Globalasia 48 co.id)- Pemred Warta Sidik bersama jajaran divisi hukum dan didampingi kuasa hukum DSW Law Firm datangi ke Polres Tangerang Kota untuk melaporkan oknum diduga Advokat Bodong Juristo, ke Polres Metro Tangerang Kota, Senin (15/5/2023).
Langkah hukum yang ditempuh Pemred Warta Sidik itu, setelah dirinya mendapat surat dari Dewan Pers berasal pengaduan Juristo, yang mengklaim sebagai kuasa hukum Raja Sapta Oktohari yang pada saat itu diberitakan media Warta Sidik.
Sebelum langkah hukum ditempuh, Pemred Warta Sidik, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Divisi Hukum Warta Sidik dan mengelar rapat untuk membahas adanya perihal pengaduan Juristo tersebut.
“Dari hasil rapat dan Investigasi timnya diketahui mendapatkan temuan data dilapangan serta dari organisasi advokat FERARI bahwa Juristo bukan atau belum menjadi advokat.” ujar Faisal juru bicara Hukum Warta Sidik.
Salah satu bukti kuat kalau Juristo, langsung di cek data di pangkalan dikti, dan ternyata menurut sistem Dikti Juristo masih kuliah S1 Hukum di STIH Gunung Jati.
Belum lama ini dari LQ menyurati STIH Gunung Jati, LQ memperoleh jawaban bahwa Juristo belum lulus sarjana Hukum, masih semester 6.
Lalu surat jawaban dari organisasi Advokat Ferari juga menyatakan bahwa Juristo bukanlah advokat.
Dengan bukti awal ini jelas sudah dugaan pidana, Juristo SH mengunakan Gelar SH dan profesi advokat palsu, sehingga kami dari DSW LAWFIRM mengawal Pemred Warta Sidik untuk melaporkan Juristo.
LP Nomor : LP/B/542/V/2023/SPKT/POLRES Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya tanggal 15 Mei 2023, pelapor Tommy A Langi dan terlapor Juristo, kata Faisal.
Kita pakai pasal yang di sangkakan : pasal 69 UU No. 20 Tahun 2003 Jo pasal 263 ayat (1) KUHP tentang mengunakan gelar palsu dan atau pemalsuan surat
Agar kedepannya tidak ada oknum yang mengaku-ngaku Advokat yang merasa kebal hukum mengintervensi media.
Juristo kita laporkan karena mengaku sebagai advokat dan mengunakan gelar SH palsu dan mengaku menerima kuasa dari Raja Sapta Oktohari, dalam surat pdf yang pemred Warta Sidik terima dari Dewan Pers.
“Ini sudah telak melanggar pasal 69 UU Sisdiknas berbunyi: Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau
vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” ujar Tommy Pemred Warta Sidik.
Pengaturan pengunaan gelar akademik dapat di lihat di Permenristekdikti No 59, bahwa hanya lulusan Pendidikan tinggi dapat mengunakan gelar akademik. Garis bawahi kata lulusan. Jadi bagi yang belum lulus tentunya tidak boleh mengunakan gelar akademik. Apalagi mengaku sebagai profesi advokat, padahal jelas aturan UU Advokat definisi advokat hanya bagi lulusan Sarjana Hukum.
“Juristo dengan sengaja mengunakan gelar akademik palsu dan profesi advokat dan alhasil merugikan masyarakat,”terangnya.
Sementara itu, khususnya Dewan pers seharusnya menanyakan dan mengkonfirmasi terlebih dahulu legal standing si pengadu.
Apakah benar, ataukah aduan tersebut palsu atau berisi informasi palsu yang melanggar hukum, karena jika Dewan pers menjalankan aruan berdasarkan data palsu maka Dewan pers bisa pula terseret Juncto 55 KUHP ikut serta dalam tindak pidana.” Terang Faisal.
Kami menghimbau agar korban lainnya dari Juristo segera melapor karena disinyalir banyak korban, Lawyer palsu ini, agar tidak merusak profesi Advokat sebagai Officium Nobile di Indonesia. GA
Editor: Shanti
