Jakarta (Globalasia 48 co.id) – Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) Rp6.500, sehingga tidak ada lagi pengusaha penggilingan padi yang membeli gabah petani di bawah harga tersebut.
Menurut Presiden, petani sebagai produsen utama pangan harus sejahtera sehingga ketentuan HPP gabah Rp6.500 mutlak dipatuhi seluruh pihak.
“Harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Saya siap keluarkan PP. Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tetapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha dan konsumen,” kata Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Presiden juga menekankan Indonesia tidak akan sembarangan menggunakan prinsip pasar bebas. Prabowo melanjutkan negara lain ada yang mampu menjalankan ketentuan itu sehingga Indonesia pun harus bisa menjadikan petani sejahtera dan mewujudkan swasembada pangan.
“Prinsip pasar iya, tetapi tidak boleh seenaknya,” kata Presiden.
Presiden Prabowo datang mendadak ke Kantor Kementerian Pertanian untuk mendengar langsung laporan pelaksanaan program swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan beberapa kemajuan pelaksanaan program, termasuk produksi padi yang meningkat dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Kenaikan produksi padi itu, menurut Amran, tertinggi jika dibandingkan dengan periode 3 tahun terakhir.
Selepas mendengar laporan Menteri Pertanian, Presiden menekankan pangan merupakan masalah kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa.
“Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman. Saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta Merah Putih, dengan patriotisme yang tinggi setia kepada tujuan ini,” terang Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan.
Presiden pun memerintahkan bagi pengusaha-pengusaha yang tidak mau tunduk dengan kebijakan pemerintah untuk menutup usahanya.
“Kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival,” kata Presiden kembali.
Pengarahan yang diberikan Presiden Prabowo di Kantor Kementerian Pertanian hari ini, didengarkan oleh Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Gizi Nasional Prof. Dadan Hindayana, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, seluruh kepala dinas pertanian tingkat provinsi/kabupaten se-Indonesia, dan komandan distrik militer (dandim) se-Indonesia. Sesi itu berlangsung secara langsung dan melalui sambungan video conference (vicon). (GA)
