Paris (Globalasia 48 co.id) – Ribuan warga Paris berkumpul sambil membawa slogan “tidak ada Natal di Gaza” untuk mengecam perang yang berlangsung di wilayah kantung yang terkepung itu, serta untuk menuntut gencatan senjata segera.
Aksi tersebut diselenggarakan oleh Asosiasi Euro-Palestina di daerah sekitar air mancur Fontaine des Innocents di ibu kota Prancis, Paris, Sabtu (24/12/2023).
Olivia Zemor, aktivis politik Prancis yang juga ketua asosiasi tersebut mendesakkan perlunya membuat aksi protes pro-Palestina lebih banyak mulai tahun baru nanti.
“Bagi kami, kami memiliki kewajiban untuk memberi tahu orang-orang ini bahwa mereka tidak sendiri dan mereka mendapat dukungan dari jutaan rakyat di dunia,” ujar Zemor.
“Kami ulangi, rakyat Palestina mengalami jam-jam paling dramatis dalam sejarah panjang mereka, diabaikan oleh kekuatan dunia, terutama oleh Biden dan Macron,” ujar dia kembali.
Ia menyebut Biden dan Macron dengan mengacu pada nama Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Para pengunjuk rasa mengutuk pembunuhan para jurnalis, dokter, dan pengacara oleh militer Israel. Mereka juga mengecam berbagai pihak di seluruh dunia yang bersikap diam atas genosida.
Para demonstran juga mengulang-ulang kalimat: “Israel pembunuh, Macron kaki tangannya” dan “Bebaskan Palestina,” serta mendesak boikot yang efektif terhadap Israel dan pihak-pihak yang membantu Israel membantai warga sipil Palestina.
Hal senada dikatakan Nora, aktivis “Caregiver Collective for Gaza”, dirinya menjelaskan kepada Anadolu, bahwa kelompok itu berupaya mengorganisasi lebih banyak aksi unjuk rasa meskipun ada upaya pemerintah yang menyamakan dukungan apa pun terhadap Palestina dengan anti semitisme.
Pada hari ke-78 pertempuran antara militer Israel dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, Israel terus membombardir Jalur Gaza hingga menyebabkan kematian dan luka bagi ribuan rakyat Palestina.
Asosiasi Euro-Palestina adalah organisasi nonpemerintah yang berdedikasi untuk mengakhiri pendudukan wilayah Palestina sesuai dengan Resolusi 242 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang disahkan setelah Perang Enam Hari pada 1967. GA/Antara
Sumber: Anadolu
