Kuala Lumpur (Globalasia 48 co.id) – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva melontarkan kritikan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga multilateral lainnya, yang disebutnya “tidak lagi berfungsi” dan gagal melindungi korban perang Gaza.
Kritikan itu seperti dilansir AFP, yang dilontarkan Lula da Silva saat berada di Malaysia setelah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim pada Sabtu (25/10/2025), menjelang pertemuan puncak (KTT) ASEAN.
“Siapa yang bisa menerima genosida yang telah berlangsung begitu lama di Jalur Gaza?” kata Lula da Silva kepada wartawan di Putrajaya, setelah pertemuan bilateral untuk mempererat hubungan antara Brasil dan Malaysia.
“Lembaga-lembaga multilateral yang dibentuk untuk mencegah hal-hal itu terjadi telah berhenti berfungsi. Hari ini, Dewan Keamanan PBB dan PBB tidak lagi berfungsi,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Luka da Silva juga melontarkan sindiran untuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang juga akan menghadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur. Lula da Silva dan Trump ada kemungkinan untuk bertemu di sela-sela KTT ASEAN.
“Bagi seorang pemimpin, berjalan dengan kepala tegak lebih penting daripada Hadiah Nobel,”katanya.
Sementara itu, Trump telah bertolak menuju ke Asia pada Jum’at (24/10/2025) malam waktu AS. Dia akan mengunjungi Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel). Selain menghadiri KTT ASEAN, Trump juga akan menghadiri KTT APEC di Korsel dan melakukan pembicaraan penting dengan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT APEC.
Sejak kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua pada Januari lalu, Trump telah berulang kali menegaskan bahwa dirinya pantas menerima Nobel Perdamaian atas perannya dalam menyelesaikan berbagai konflik. Klaim Trump itu, oleh para pengamat, dinilai terlalu dibesar-besarkan.
Ketika Komite Nobel Norwegia pada bulan ini menganugerahkan Nobel Perdamaian kepada pemimpin oposisi Venezuela Maria Corina Machado, Gedung Putih memberikan kecamannya untuk komite tersebut.
Sementara itu, Lula da Silva dan Trump mulai memperbaiki perbedaan mereka setelah berbulan-bulan berseteru terkait persidangan dan vonis terhadap mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro, sekutu Trump.
Trump telah memberlakukan tarif 50 persen terhadap banyak produk Brasil dan menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat tinggi Brasilia, termasuk seorang hakim Mahkamah Agung, untuk menghukum Brasil atas apa yang disebutnya sebagai “perburuan penyihir” terhadap Bolsonaro.
Mahkamah Agung Brasil menjatuhkan hukuman 27 tahun penjara kepada Bolsonaro pada September lalu, atas perannya dalam upaya kudeta yang gagal setela. (GA/Red)
